Departemen polisi Washington, DC telah mengonfirmasi bahwa servernya telah terbobol setelah peretas mulai membocorkan datanya secara online, The New York Times melaporkan.
Dalam sebuah pernyataan, departemen mengonfirmasi bahwa mereka mengetahui “akses tidak sah di server kami”. Dan mengatakan sedang bekerja dengan FBI untuk menyelidiki insiden tersebut.
Data tersebut tampaknya menyertakan detail tentang penangkapan dan orang-orang yang berkepentingan.
Serangan itu sepertinya sebagai ulah Babuk, sebuah kelompok yang terkenal dengan serangan ransomware. BleepingComputer melaporkan bahwa geng tersebut telah merilis tangkapan layar dari 250 GB data yang tercuri.
Salah satu file kabarnya terkait dengan penangkapan yang terjadi setelah kerusuhan Capitol Januari. Kelompok tersebut memperingatkan akan mulai membocorkan informasi tentang informan polisi ke geng kriminal jika departemen kepolisian tidak menghubunginya dalam waktu tiga hari.
Hacker akan membocorkan data polisi DC
Kepolisian Washington, yang menurut Departemen Kepolisian Metropolitan, adalah departemen kepolisian ketiga yang menjadi sasaran dalam dua bulan terakhir, menurut NYT. Menyusul serangan oleh kelompok terpisah terhadap departemen di Presque Isle, Maine dan juga Azusa, California.
Perangkat lunak dan juga sistem lama yang menjadi perangkat oleh banyak pasukan polisi sepertinya membuat mereka lebih rentan terhadap serangan semacam itu.
Penargetan departemen kepolisian sepertinya sebagai bagian dari tren serangan yang lebih luas yang menargetkan badan-badan pemerintah.
Dua puluh enam agensi kabarnya telah terkena ransomware pada tahun ini saja, dengan 16 dari mereka melihat data mereka terpublikasi secara online, menurut analis ransomware Emsisoft Brett Callow, catatan Sky News.
Departemen Kehakiman melaporkan bahwa permintaan tebusan rata-rata telah tumbuh menjadi lebih dari $ 100.000 karena serangan melonjak selama pandemi.
Pemerintahan Biden sedang berusaha untuk meningkatkan pertahanan keamanan siber AS, dengan perintah eksekutif diharapkan segera.
Departemen Kehakiman juga baru-baru ini membentuk satuan tugas untuk membantu mempertahankan diri dari serangan ransomware, lapor The Wall Street Journal.
“Dengan ukuran apa pun, 2020 adalah tahun terburuk dalam hal ransomware dan peristiwa pemerasan terkait”. Kata penjabat Wakil Jaksa Agung John Carlin, yang mengawasi gugus tugas tersebut, kepada WSJ.
“Dan jika kita tidak menghentikan siklus ini, masalah yang sudah buruk akan menjadi lebih buruk.”
